REVISI UNDANG-UNDANG PEMILU

 

revisi uu pemilu

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

 

NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS

 

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

 

NOMOR 01 TAHUN 2014

 

TENTANG

 

PEMILIHAN UMUM

KELUARGA MAHASISWA

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

 

 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

 

GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

 

Menimbang: a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;

 

  1. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika warga negara sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Gubernur secara langsung oleh warga negara;

 

  1. bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih demokratis, beradab, dan berkualitas dengan partisipasi warga negara seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

 

  1. bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;

 

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Pemilihan Umum;

 

 

Mengingat: Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tentang Pemilihan Umum

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA  FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS dan  GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:    UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT   UNIVERSITAS    ANDALAS    NOMOR    03     TAHUN     2016 TENTANG        PERUBAHAN       ATAS        UNDANG-UNDANG      KELUARGA MAHASISWA   FAKULTAS    KESEHATAN    MASYARAKAT   UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 

  1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan warga negara dalam Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan Gubernur Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

 

  1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan Gubernur Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas selanjutnya secara berturut-turut disebut DPM dan Gubernur.

 

  1. Badan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut BPU adalah lembaga yang bersifat otonom untuk menyelenggarakan Pemilu.

 

  1. Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PPU adalah lembaga yang dibentuk oleh BPU untuk membantu pelaksanaan Pemilu.

 

  1. Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.

 

  1. Pemilih adalah warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

 

  1. Peserta Pemilu adalah perseorangan calon anggota DPM dan calon Gubernur.

 

  1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.

 

  1. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemilu yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu tersebut.

 

  1. Saksi adalah orang-orang yang ditunjuk oleh calon bersangkutan untuk memantau proses pelaksanaan Pemilu.

 

  1. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

 

  1. Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil Pemilu.

 

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

 

Pasal 3

 

Pemilu dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan MasyarakatvUniversitas Andalas.

 

Pasal 4

Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPM dan Gubernur.

 

Pasal 5

Pemilu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali periode kepengurusan.

Pasal 6

Pemilu dilaksanakan dengan sistem angkatan dengan daftar calon terbuka.

 

BAB II

PESERTA PEMILIHAN UMUM

 

Bagian Pertama

 

Umum

 

Pasal 7

  • Peserta Pemilu adalah perseorangan.
  • Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemilu ditetapkan oleh BPU.
  • Peserta Pemilu ditetapkan oleh BPU setelah verifikasi.
  • Nomor urut peserta Pemilu ditetapkan oleh BPU.

 

Bagian Kedua

Calon Anggota DPM dan Calon Gubernur

 

Pasal 8

 

  • Untuk dapat menjadi calon anggota DPM, calon peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan syarat dukungan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) pemilih pada angkatannya.

 

  • Untuk dapat menjadi calon Gubernur, perseorangan harus mendapatkan jumlah dukungan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang yang tersebar di setiap angkatan yang ada di KM FKM Unand.

 

  • Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Warga Negara.

 

  • Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu.

 

  • Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.

 

Pasal 9

 

  • Perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat menjadi peserta Pemilu.

 

  • BPU menetapkan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan penetapan dimaksud bersifat final.

 

  • BPU menetapkan tata cara pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

BAB III

HAK MEMILIH

 

Pasal 10

 

Setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas mempunyai hak memilih.

Pasal 11

 

  • Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas harus terdaftar sebagai pemilih.

 

  • Untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

 

  1. tidak sedang menjalani masa berhenti studi sementara;
  2. tidak sedang dicabut haknya sebagai warga negara karena sesuatu hal.

 

  1. memiliki surat keterangan warga Negara sementara yang dikeluarkan oleh Departemen Kajian Strategis BEM KM FKM Unand dan ditandatangani oleh Gubernur atas rekomendasi DPM.

 

  • Seorang warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

 

BAB IV

 

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

 

Bagian Pertama

Umum

 

Pasal 12

  • Pemilu diselenggarakan oleh BPU yang bersifat otonom.

 

  • BPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu.

 

  • Dalam melaksanakan tugasnya, BPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu kepada Gubernur dan DPM.

 

Pasal 13

  • Jumlah anggota BPU sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

 

  • Keanggotaan BPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang wakil ketua merangkap anggota, dan para anggota.

 

  • Ketua dan wakil ketua BPU dipilih dari dan oleh anggota.

 

  • Setiap anggota BPU mempunyai hak suara yang sama.

 

Pasal 14

  • Dalam menjalankan tugasnya, BPU mempunyai sekretariat.

 

  • Dalam pelaksanaan Pemilu, BPU membentuk PPU.

 

Pasal 15

Syarat untuk dapat menjadi anggota BPU:

 

  1. warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;

 

  1. setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;

 

  1. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

 

  1. mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan;

 

  1. memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pelaksanaan Pemilu, sistem perwakilan rakyat, serta memiliki kemampuan kepemimpinan;

 

  1. tidak menjadi peserta Pemilu;
  2. tidak menjadi anggota Tim Kampanye;

 

  1. tidak sedang menduduki jabatan pengurus lembaga eksekutif dan legislatif.

Pasal 16

 

  • Calon anggota BPU dipilih oleh Gubernur dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk ditetapkan sebagai anggota BPU.

 

  • Masa tugas BPU berlangsung sejak pengucapan sumpah dan janji, dan berakhir setelah anggota DPM dan Gubernur terpilih dilantik.

 

  • BPU dibubarkan oleh Gubernur terpilih, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa tugasnya berakhir.

 

Pasal 17

  • Anggota BPU berhenti antarwaktu karena:

 

  1. meninggal dunia;

 

  1. mengundurkan diri;
  2. melanggar sumpah dan janji;

 

  1. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

 

  • Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atas persetujuan dan/atau usulan DPM.

 

  • Pergantian antarwaktu anggota BPU yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 16.

 

Pasal 18

 

Keuangan BPU bersumber dari Anggaran Pemerintah serta sumbangan dari setiap warga negara di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

 

Pasal 19

 

Sebelum menjalankan tugasnya, anggota BPU mengucapkan sumpah dan janji. Sumpah dan janji anggota BPU adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah dan berjanji:

 

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota BPU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

 

Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;

 

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

 

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

 

Bagian Kedua

Badan Pemilihan Umum

 

Pasal 20

Tugas dan wewenang BPU adalah:

 

  • merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
  • menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
  • mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
  • memeriksa persyaratan calon peserta Pemilu;
  • menetapkan peserta Pemilu;
  • menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;
  • menetapkan angkatan dan jumlah kursi DPM tiap angkatan;
  • menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
  • menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan anggota DPM dan Gubernur terpilih;
  • melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;
  • melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

 

Pasal 21

BPU berkewajiban:

  •  memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu;
  • menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang atau jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris BPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
  • melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPM dan Gubernur terpilih;
  • mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima;
  • melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

 

Bagian Ketiga

 

Panitia Pemilihan Umum

 

Pasal 22

  • Untuk membantu pelaksanaan Pemilu, BPU membentuk PPU.
  • Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan PPU ditentukan oleh BPU.

 

 

BAB V

 

JUMLAH KURSI

 

Pasal 23

 

  • Daerah pemilihan meliputi Fakultas Kesehatan Masyarakat di kampus Kesehatan Masyarakat Jati.
  • Daerah pemilihan dibagi atas angkatan-angkatan yang ditetapkan oleh BPU.

 

Pasal 24

  • Penghitungan jumlah kursi DPM dilakukan berdasarkan angkatan yang telah ditetapkan.

 

  • Jumlah kursi DPM setiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah pemilih dengan ketentuan:
  1. 1 (satu) kursi mewakili 30 (tiga puluh) orang pemilih;
  2. sisa jumlah pemilih lebih dari 15 (lima belas) dihitung menjadi 1 (satu) kursi.

 

 

BAB VI

 

PENDAFTARAN PEMILIH

 

Pasal 25

 

  • Petugas pendaftar pemilih memperoleh data pemilih dari Departemen Kajian Strategis BEM KM FKM Unand.
  • Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
  • Formulir daftar pemilih ditetapkan oleh BPU.

Pasal 26

Daftar pemilih untuk setiap daerah pemilihan disimpan dan dipelihara oleh BPU.

 

Pasal 27

  • Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
  • Seorang pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan BPU.

 

Pasal 28

 

  • Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan melapor kepada PPU di TPS setempat.

 

  • PPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat data pemilih pada daftar pemilih sesuai dengan data pada Kartu Warga Negara pemilih yang bersangkutan.

 

  • PPU setempat melaporkan kepindahan TPS pemilih yang bersangkutan kepada PPU di TPS dimana pemilih seharusnya melakukan pemungutan suara.

 

Pasal 29

 

  • Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PPU menyusun daftar pemilih sementara.
  • Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPU untuk mendapat tanggapan warga negara di angkatan yang telah ditentukan sebelumnya.
  • Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPU dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
  • Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
  • Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPU.

 

 

BAB VII

 

PENCALONAN ANGGOTA DPM

 

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Anggota DPM

 

Pasal 30

  • Calon anggota DPM harus memenuhi syarat:

 

  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
  3. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPM;
  4. setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
  5. tidak dalam masa cuti kuliah atau berstatus mahasiswa aktif sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir;
  6. tidak sedang merangkap sebagai pengurus lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat manapun.

 

  • Persyaratan lain pencalonan anggota DPM ditetapkan oleh BPU.

 

Pasal 31

 

  • Perseorangan selain harus memenuhi syarat calon anggota DPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sebelumnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

 

  • Sebelum melakukan pencalonan anggota DPM, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f harus mengajukan cuti dari jabatannya.

Bagian Kedua

 

Tata Cara Pencalonan Anggota DPM

 

Pasal 32

 

Pengajuan calon anggota DPM dilakukan dengan calon mendaftarkan diri kepada BPU dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan 31 serta surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon anggota DPM.

 

Pasal 33

 

Prosedur, format kelengkapan administrasi, dan tata cara pengajuan daftar calon ditetapkan oleh BPU.

 

Pasal 34

 

  • Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data calon anggota DPM dilakukan oleh BPU.

 

  • BPU memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya kelengkapan persyaratan calon kepada komting angkatan yang bersangkutan dan/atau calon perseorangan.

 

  • Apabila seorang atau beberapa orang calon ditolak karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada komting angkatan dan/atau calon perseorangan untuk diberi kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan calon atau mengajukan calon lain bagi komting angkatan.

 

  • Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan calon atau mengajukan calon lain dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

 

  • BPU melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sekaligus pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas paling lambat 2 (dua) hari sejak berkas diterima.

 

Pasal 35

 

  • Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 ditetapkan dalam rapat pleno BPU.

 

  • Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara, BPU sudah menetapkan dan mengumumkan nama serta nomor urut calon anggota DPM untuk setiap angkatan.

 

  • Nomor urut calon anggota DPM ditetapkan oleh BPU berdasarkan undian.

 

  • Nama calon anggota DPM yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

 

BAB VIII

 

PENCALONAN GUBERNUR

 

Bagian Pertama

Persyaratan Calon Gubernur

 

Pasal 36

  • Calon Gubernur harus memenuhi syarat:

 

  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
  3. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur;
  4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur pada periode sebelumnya;
  5. setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
  6. tidak dalam masa cuti kuliah atau berstatus mahasiswa aktif sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir;
  7. tidak sedang merangkap sebagai pengurus lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat manapun.

 

  • Persyaratan lain pencalonan Gubernur ditetapkan oleh BPU.

 

Pasal 37

 

  • Perseorangan selain harus memenuhi syarat calon Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebelumnya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

 

  • Sebelum melakukan pencalonan Gubernur, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, harus mengajukan cuti dari jabatannya.

 

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan Gubernur

 

Pasal 38

Pencalonan Gubernur dilakukan secara perseorangan.

 

Pasal 39

Pencalonan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib menyerahkan:

 

  1. surat pencalonan yang ditandatangani oleh calon Gubernur;
  2. kesepakatan tertulis pendukung calon Gubernur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang berupa tanda tangan dan fotokopi Kartu Mahasiswa pendukung yang bersangkutan;
  3. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Gubernur;
  4. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur;
  5. surat pernyataan pengajuan cuti bagi calon Gubernur yang menjabat sebagai pengurus lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat manapun;
  6. kelengkapan persyaratan calon Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
  7. naskah tertulis visi, misi, dan program dari calon Gubernur.

 

Pasal 40

  • Pendaftaran calon Gubernur disampaikan kepada BPU selama masa pendaftaran.

 

  • Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengambilan sumpah dan janji anggota BPU.

 

  • BPU memeriksa surat pencalonan serta surat-surat kelengkapan persyaratan calon Gubernur.

 

  • BPU memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada calon Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

 

  • Apabila calon Gubernur belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 39, calon Gubernur diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak saat pemberitahuan hasil pemeriksaan persyaratan oleh BPU.

 

  • BPU melakukan pemeriksaan ulang kelengkapan dan/atau perbaikan surat pencalonan beserta persyaratan calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekaligus pemberitahuan hasil pemeriksaan berkas paling lambat 2 (dua) hari sejak berkas diterima.

Pasal 41

 

  • BPU mengumumkan secara luas nama-nama calon Gubernur yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 39, dan Pasal 40 yang ditetapkan dalam rapat pleno BPU.

 

  • Penetapan dan pengumuman nama serta nomor urut calon Gubernur dilakukan bersamaan dengan penetapan dan pengumuman nama serta nomor urut calon anggota DPM.
  • Nomor urut calon Gubernur ditetapkan oleh BPU berdasarkan undian.

 

  • Jika hanya terdapat satu calon Gubernur maka BPU mengumumkan secara luas nama calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Gubernur.

 

Pasal 42

 

  • Dalam hal salah satu calon Gubernur berhalangan pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) calon Gubernur atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu dilanjutkan dan calon Gubernur yang berhalangan dinyatakan gugur.

 

  • Dalam hal salah satu calon Gubernur berhalangan pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah calon Gubernur kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

 

  • Dalam hal hanya terdapat satu calon Gubernur maka tahapan pelaksanaan pemilu tetap dilanjutkan.

 

  • Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPU.

 

BAB IX

 

KAMPANYE

 

Bagian Pertama

Kampanye Pemilihan Umum

 

Pasal 43

  • Dalam penyelenggaraan Pemilu, diadakan kampanye Pemilu yang diikuti oleh peserta Pemilu.

 

  • Dalam kampanye Pemilu, warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

 

  • Materi kampanye berisi program peserta Pemilu.

 

  • Peserta Pemilu wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

 

  • Peserta Pemilu berhak untuk mendapat informasi atau data dari penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

  • Penyampaian materi kampanye Pemilu dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

 

  • Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh BPU dengan memperhatikan usul dari peserta Pemilu.

 

Pasal 44

 

  • Kampanye peserta Pemilu dapat diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh peserta Pemilu yang bersangkutan.

 

  • Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke BPU bersamaan dengan pendaftaran calon peserta Pemilu.

 

  • Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau terpisah oleh peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye.

  • Penanggung jawab pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta Pemilu yang bersangkutan.

 

  • Kampanye untuk calon anggota DPM dilakukan di masing-masing angkatan pada waktu yang ditetapkan oleh BPU.

 

Pasal 45

  • Kampanye Pemilu dilakukan melalui:

 

  1. pertemuan terbatas;
  2. tatap muka dan dialog;
  3. penyebaran melalui media cetak dan elektronik
  4. penyiaran melalui media elektronik;
  5. debat terbuka antar calon Gubernur
  6. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  7. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh BPU.

 

Pasal 46

Dalam kampanye dilarang:

 

  1. mempersoalkan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
  2. menghasut atau mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok masyarakat;
  3. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  4. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
  5. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
  6. mengganggu ketertiban umum; dan
  7. menggunakan tempat di luar ketentuan yang ditetapkan oleh BPU.

 

Pasal 47

Dalam tim kampanye, dilarang melibatkan:

  1. Pimpinan dan pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa; dan
  2. Pimpinan dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa KM FKM Unand.

 

Pasal 48

 

Pimpinan dan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat huruf a dan huruf b, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa waktu kampanye.

 

Pasal 49

 

  • Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka peserta Pemilu yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu.

 

  • Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, huruf f, dan huruf g, maka peserta Pemilu dikenai sanksi:

 

  1. peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  2. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau seluruh angkatan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan yang berpotensi menyebar ke angkatan lain.

  • Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan huruf b, maka peserta Pemilu dikenai sanksi:

 

  1. peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye Pemilu melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  2. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau seluruh angkatan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan yang berpotensi menyebar ke angkatan lain.

 

  • Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPU.

 

Pasal 50

 

  • Selama masa kampanye sampai dilaksanakannya pemungutan suara, peserta Pemilu dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

 

  • Peserta Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu.

 

  • Tata cara pembatalan peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPU.

 

Bagian Kedua

Dana Kampanye Pemilihan Umum

 

Pasal 51

  • Dana kampanye Pemilu dapat diperoleh dari:

 

  1. peserta Pemilu;
  2. pendukung peserta Pemilu yang bersangkutan;
  3. pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi perseorangan atau badan hukum swasta.

 

  • Peserta Pemilu dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

 

Pasal 52

 

Dana kampanye digunakan oleh peserta Pemilu, yang teknis pelaksanaannya diatur oleh peserta Pemilu atau Tim Kampanye.

 

Pasal 53

 

  • Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari pemerintah.

 

  • Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada BPU selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kembali ke kas negara.

 

  • Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu oleh BPU.

 

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

 

Bagian Pertama

 

Pemungutan Suara


Pasal 54

  • Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak di seluruh angkatan.

 

  • Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh BPU.

 

  • Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh BPU.

 

Pasal 55

 

  • Untuk memberikan suara dalam Pemilu, dibuat surat suara Pemilu anggota DPM dan surat suara Pemilu Gubernur.

 

  • Dalam hal anggota DPM kurang atau mencukupi kuota angkatan, maka tidak perlu dilaksanakan pemungutan suara.

 

  • Dalam hal calon Gubernur hanya satu orang maka pemungutan suara tetap dilaksanakan.

 

  • Jika dalam pemungutan suara sudah didapatkan suara sebanyak (1/2n+1) dari semua surat suara yang sah, maka tidak perlu dilaksanakan pemilu pertemuan dengan komting angkatan.

 

  • Jika dalam pemungutan suara belum didapatkan suara sebanyak (1/2n+1), maka ditunggu 3 hari. Jika dalam 3 hari tidak ada calon Gubernur berikutnya, maka langsung dilaksanakan dialog terbuka pembahasan visi,misi, dan program calon Gubernur dengan komting angkatan.

 

  • Jumlah dan format surat suara ditetapkan oleh BPU.

 

Bagian Kedua

 

Penghitungan Suara

 

Pasal 56

 

Penghitungan suara dilakukan dan selesai di tempat pengumpulan hasil pemungutan suara yang telah ditetapkan BPU dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, dan warga masyarakat Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

 

Bagian Ketiga

 

Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum

 

Pasal 57

  • Penetapan hasil Pemilu anggota DPM dan hasil Pemilu Gubernur dilakukan oleh BPU.

 

  • Pengumuman penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

 

BAB XI

 

PENETAPAN DAN PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH

 

Bagian Pertama

Anggota DPM

 

Pasal 58

 

  • Penetapan calon terpilih anggota DPM dilakukan dalam rapat pleno BPU yang dihadiri oleh saksi calon anggota DPM dan pengawas Pemilu.

 

  • Hasil penetapan calon terpilih anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh BPU kepada masyarakat.

 

  • Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPM ditetapkan oleh BPU.

Pasal 59

 

  • Apabila calon terpilih anggota DPM yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPM, maka dilakukan penggantian calon terpilih anggota DPM yang bersangkutan.

 

  • Penggantian calon terpilih anggota DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak pada peringkat berikutnya dari angkatan yang sama.

 

  • Penetapan calon terpilih anggota DPM pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPU.

 

Pasal 60

BPU melaporkan hasil penetapan calon terpilih anggota DPM kepada Gubernur.

 

Pasal 61

 

Pemberitahuan calon terpilih anggota DPM disampaikan oleh BPU kepada calon terpilih yang bersangkutan secara tertulis.

 

Bagian kedua

 

Gubernur

 

Pasal 62

 

  • Calon Gubernur yang mendapatkan suara terbanyak diumumkan sebagai Gubernur terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu Gubernur.

 

  • Dalam hal hanya terdapat satu calon gubernur maka penetapan sebagai Gubernur terpilih jika memperoleh suara minimal (1/2n + 1) dari jumlah surat suara yang sah atau mendapatkan suara (1/2n+1) dari jumlah komting angkatan yang hadir dalam dialog terbuka pembahasan visi, misi, dan program calon Gubernur

 

  • Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari yang sama disampaikan oleh BPU kepada:

 

  1. Dewan Perwakilan Mahasiswa;
  2. Gubernur
  3. Calon Gubernur; dan
  4. Gubernur terpilih.

 

Pasal 63

 

  • Terhadap penetapan hasil Pemilu Gubernur dapat diajukan keberatan hanya oleh calon Gubernur kepada BPU dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan hasil Pemilu Gubernur oleh BPU.

 

  • Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Gubernur.

 

  • BPU memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

 

  • dan ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh BPU.

 

  • BPU menyampaikan Putusan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

 

kepada:

  1. Dewan Perwakilan Mahasiswa;
  2. Gubernur/Pemerintah;
  3. Calon Gubernur; dan
  4. Gubernur terpilih.

BAB XII

 

PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

 

Pasal 64

 

Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:

  1. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  2. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
  3. saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  4. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  5. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

 

Pasal 65

 

  • Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

 

  • Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil pemeriksaan dan pemeriksaan pengawas Pemilu terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

 

  1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  2. petugas TPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  3. pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  4. petugas TPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  5. pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

 

Pasal 66

 

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diputuskan oleh PPU dan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

 

BAB XII

 

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

 

Bagian Pertama

Pengawasan

 

Paragraf Pertama

 

Pengawasan Pemilihan Pemilu

 

Pasal 67

  • Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu.

 

  • Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh DPM.

Pasal 68

Panitia Pengawas Pemilu bertanggung jawab kepada DPM.

 

Pasal 69

  • Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:

 

  1. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  2. menerima dan mengkaji laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;
  3. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam menyelenggarakan Pemilu; daN
  4. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada DPM.

 

  • Uraian tugas Panitia Pengawas Pemilu diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

  • Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Paragraf Kedua

 

Organisasi dan Keanggotaan Pengawas Pemilihan Pemilu

 

Pasal 70

 

Panitia Pengawas Pemilu terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dan dibantu wakil ketua merangkap anggota.

 

Pasal 71

 

  • Anggota Panitia Pengawas Pemilu sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang berasal dari anggota DPM atau warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

 

  • Tata cara pengisian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DPM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 72

  • Ketua dan wakil ketua Panitia Pengawas Pemilu dipilih dari dan oleh anggota.

 

  • Setiap anggota pengawas Pemilu memiliki hak suara yang sama.

 

Pasal 73

 

Panitia Pengawas Pemilu dibentuk sebelum BPU terbentuk dan dibubarkan 2 (dua) minggu setelah Gubernur dan anggota DPM terpilih dilantik.

 

Bagian Kedua

 

Penegakan Hukum

 

Paragraf Pertama

Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

 

Pasal 74

 

  • Pengawas Pemilu menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

 

  • Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu.

 

  • Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada DPM.
  • Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 75

  • Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut:

 

  1. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;

 

  1. apabila tidak tercapai kesepakatan, pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;

 

  1. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.

 

  • Penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

 

 

Paragraf Kedua

 

Penyidikan

 

Pasal 76

 

  • DPM dan/atau Pemerintah Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas temuan tindak pidana oleh Panitia Pengawas Pemilu.

 

  • DPM meneruskan temuan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

 

BAB XIII

 

KETENTUAN SANKSI

 

Pasal 77

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, dikenai denda paling sedikit Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah tidak dipalsukan, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut undang-undang ini, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan suatu imbalan dengan maksud untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPM dan/atau pencalonan Gubernur, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

 

Pasal 78

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh BPU untuk masing-masing peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7), dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu, dikenai denda paling sedikit Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana maksud dalam Pasal 53 ayat (1), dikenai denda paling sedikit Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

 

Pasal 79

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dikenai denda paling sedikit Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

 

Pasal 80

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, dikenai denda paling sedikit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling sedikit Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

  • Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dikenai denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dikenai denda paling sedikit Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) atau paling banyak Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

 

  • Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dikenai denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

 

Pasal 81

 

Jika tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara Pemilu, denda ditambah 10% (sepuluh persen) dari denda yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.

 

Pasal 82

 

Jika tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 dilakukan dengan sengaja oleh peserta Pemilu, maka yang bersangkutan mendapatkan tambahan sanksi berupa pengurangan suara 10% dari jumlah perolehan suara yang bersangkutan.

 

Pasal 83

 

Jika tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dilakukan dengan sengaja oleh peserta Pemilu, maka yang bersangkutan mendapatkan tambahan sanksi berupa pengurangan suara 20% dari jumlah perolehan suara yang bersangkutan.

 

Pasal 84

Sanksi bersifat akumulatif untuk setiap pelanggaran.

 

Pasal 85

 

Apabila denda uang tidak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sanksi dijatuhkan, maka pelaku pelanggaran dicabut hak memilih dan dipilihnya pada Pemilu periode berikutnya.

 

Pasal 86

Denda uang dibayarkan kepada negara.

 

 

BAB XIV

 

KETENTUAN LAIN

 

Pasal 87

 

  • Penyelenggara Pemilu dan anggota pengawas Pemilu dilarang menerima bantuan dana di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk kegiatan yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.

 

  • Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu atau anggota pengawas Pemilu.

 

Pasal 88

 

  • Keputusan BPU yang merupakan pengaturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu disampaikan kepada DPM, Gubernur, dan disebarluaskan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

 

  • Keputusan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pengujian kepada DPM terlebih dahulu.

PENJELASAN

 

ATAS

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 03 TAHUN 2016

 

TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 01 TAHUN 2014

 

 

  1. UMUM

 

  1. Dasar Pikiran

 

Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah Negara Bagian yang berdasarkan kedaulatan warga negara. Prinsip ini tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Unversitas Andalas, pasal 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan warga negara, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan warga negara yang anggota-anggotanva dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan).

 

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara bagian yang berkedaulatan warga negara. Pemerintahan negara bagian yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari warga negara, dijalankan sesuai dengan kehendak warga negara dan diabdikan untuk kesejahteraan warga negara.

 

Hanya kekuasaan Pemerintah Negara bagian yang memancarkan kedaulatan warga negaralah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu Pemilihan Umum akan memiliki legitimasi yang kuat.

 

Dasar pemikiran tersebut di atas, merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Unversitas Andalas.

 

  1. Tujuan Pemilihan Umum

 

Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih wakil warga negara Keluarga Mahasiswa untuk duduk di dalam lembaga legislatif dan membentuk lembaga eksekutif

 

Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan warga negara. Oleh karena itu Pemilihan Umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan warga negara Keluarga Mahasiswa

 

  1. Asas Pemilihan Umum

 

Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia. jujur, dan adil,

 

Pengertian asas pemilihan umum adalah

 

  1. Langsung

 

Warga Negara pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

 

  1. Umum

 

Pada dasarnya semua warga negara berhak ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku

menyeluruh bagi semua warga Keluarga Mahasiswa yang sudah diakui sebagai warga negara tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

 

  1. Bebas

 

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehiingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

 

  1. Rahasia

 

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.

 

  1. Jujur

 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Penyelenggara/Pelaksana, Pemerintah dan Peserta Pemilihan Umum, Pengawas dan Pemantau Pemilihan Umum, termasuk Pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 

  1. Adil

 

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan Peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

 

 

  1. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

 

Cukup jelas

 

Pasal 2

Cukup jelas

 

Pasal 3

 

Wilayah Negara Bagian KM FKM UNAND yang dimaksud meliputi seluruh wilayah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

 

Pasal 4

Cukup jelas

 

Pasal 5

 

Cukup jelas

 

Pasal 6

 

Yang dimaksud dengan daftar calon terbuka adalah adanya transparansi daftar calon peserta pemilu

 

Pasal 7

Cukup jelas

 

Pasal 8

Cukup jelas

 

Pasal 9

Cukup jelas

 

Pasal 10

Cukup jelas

 

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

 

Ayat (1) Cukup jelas

 

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

 

Laporan yang dimaksud adalah laporan pertanggungjawaban tertulis yang disampaikan oleh Ketua BPU ketika Sidang Umum

 

Pasal 13

Cukup jelas

 

Pasal 14

Ayat (1)

Sekretariat BPU memenuhi kriteria sebagai berikut :

 

  1. Ditetapkan oleh BPU
  2. Berada di wilayah KM FKM UNAND
  3. Berdasarkan asas kerahasiaan dan kelayakan
  4. Standar kerahasiaan dan kelayakan pada huruf c. ditetapkan atas persetujuan Panwaslu

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Pasal 15

Cukup jelas

 

Pasal 16

Cukup jelas

 

Pasal 17

Cukup jelas

 

Pasal 18

Cukup jelas

 

Pasal 19

Cukup jelas

 

Pasal 20

Cukup jelas

 

Pasal 21

Cukup jelas

 

Pasal 22

Cukup jelas

 

Pasal 23

Cukup jelas

 

Pasal 24

Cukup jelas

 

Pasal 25

Cukup jelas

 

Pasal 26

Cukup jelas

 

Pasal 27

Cukup jelas

 

Pasal 28

Cukup jelas

 

Pasal 29

Ayat (1)

 

Cukup jelas

Ayat (2)

 

Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

 

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

 

Daftar pemilih tetap disahkan oleh BPU dan diumumkan oleh PPU selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pemilu secara tertulis melalui media online maupun media cetak

 

Pasal 30

Cukup jelas

 

Pasal 31

Cukup jelas

 

Pasal 32

Cukup jelas

 

Pasal 33

Cukup jelas

 

Pasal 34

Cukup jelas

 

Pasal 35

Ayat (1)

 

Cukup jelas

Ayat (2)

 

Cukup jelas

Ayat (3)

 

Cukup jelas

Ayat (4)

 

Nama calon anggota DPM dipublikasikan secara lisan maupun tulisan

 

Pasal 36

Cukup jelas

 

Pasal 37

Cukup jelas

 

Pasal 38

Cukup jelas

 

Pasal 39

Cukup jelas

 

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

 

Ayat (2)

Cukup jelas

 

Ayat (3)

Cukup jelas

 

Ayat (4)

Cukup jelas

 

Ayat (5)

Cukup jelas

 

Ayat (6)

Cukup jelas

 

Pasal 41

Ayat (1)

 

BPU mengumumkan nama-nama calon Gubernur secara tulisan dan lisan

Ayat (2)

 

Cukup jelas

Ayat (3)

 

Cukup jelas

Ayat (4)

 

Cukup jelas

 

Pasal 42

Cukup jelas

 

Pasal 43

Cukup jelas

 

Pasal 44

Cukup jelas

 

Pasal 45

 

Ayat (1) Huruf a.

 

Cukup jelas Huruf b.

 

Cukup jelas Huruf c.

 

Cukup jelas Huruf d.

 

Cukup jelas Huruf e.

 

Debat terbuka antar calon Gubernur dilaksanakan oleh PPU Huruf f.

 

Cukup jelas Ayat (2)

 

Cukup jelas

 

Pasal 46

Cukup jelas

 

Passal 47

Cukup jelas

 

Pasal 48

Cukup jelas

 

Pasal 49

Cukup jelas

 

Pasal 50

Cukup jelas

 

Pasal 51

Cukup jelas

 

Pasal 52

Cukup jelas

 

Pasal 53

Ayat (1)

 

Pemerintah yang dimaksud di sini adalah Keluarga Mahasiswa FKM UNAND berupa lembaga negara, meliputi Lembaga Legislatif (DPM) dan Lembaga Eksekutif (BEM)

 

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

 

Cukup jelas

 

Pasal 54

Cukup jelas

 

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

 

  1. Saksi peserta pemilu adalah orang yang ditunjuk oleh masing-masing calon Gubernur dan Anggota DPM
  2. Jumlah saksi ditentukan oleh PPU

 

Pasal 57

Cukup jelas

 

Pasal 58

Cukup jelas

 

Pasal 59

Cukup jelas

 

Pasal 60

Cukup jelas

 

Pasal 61

 

Pemberitahuan calon terpilih anggota DPM disampaikan oleh BPU selambat-lambatnya 2×24 jam setelah pemilu

 

Pasal 62

Cukup jelas

 

Pasal 63

Cukup jelas

 

Pasal 64

Cukup jelas

 

Pasal 65

Cukup jelas

 

Pasal 66

Cukup jelas

 

Pasal 67

Cukup jelas

 

Pasal 68

Cukup jelas

 

Pasal 69

Cukup jelas

 

Pasal 70

Cukup jelas

 

Pasal 71

Cukup jelas

 

Paal 72

Cukup jelas

 

Pasal 73

Cukup jelas

 

Pasal 74

Cukup jelas

 

Pasal 75

Cukup jelas

 

Paal 76

Cukup jelas

 

Pasal 77

Cukup jelas

 

Pasal 78

Cukup jelas

 

Pasal 79

Cukup jelas

 

Pasal 80


Cukup jelas

 

Pasal 81

Cukup jelas

 

Pasal 82

Cukup jelas

 

Pasal 83

Cukup jelas

 

Pasal 84

Cukup jelas

 

Pasal 85

Cukup jelas

 

Pasal 86

 

Denda dibayarkan kepada Bendahara Umum untuk dimaksukkan ke dalam kas negara

 

Pasal 87

Cukup jelas

 

Pasal 88

Cukup jelas

 

Pasal 89

Cukup jelas

 

Pasal 90

Cukup jelas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *